TENTANG KAMI

#

Tugas Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Sesuai dengan pasal 780 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya serta kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang wewenang penetapannya berada pada atau memerlukan persetujuan Presiden.

Fungsi Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

  • pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada pada atau memerlukan persetujuan Presiden; 
  • pengadministrasian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada pada Presiden; 
  • pengadministrasian pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada pada Presiden; dan 
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur.

Peraturan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017

Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan telah melakukan survei kepuasan pengguna layanan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2017 dengan hasil sebagai berikut (hasil survei kepuasan pengguna layanan tahun 2017).

Hasil Survey Kualitas Pelayanan Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2018

Survey ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi pejabat pemerintahan dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. Survey dilaksanakan untuk periode bulan Januari s.d. Desember 2018, yang pengolahan datanya dilaksanakan pada bulan Mei 2019. Penelitian ini menggunakan metode servqual yang merupakan suatu instrument untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan. Pengukuran kualitas pelayanan dalam model servqual ini didasarkan pada 5 dimensi pelayanan, yaitu tangible, responsiveness, realibility, assurance, dan emphaty. Dalam penelitian ini diukur kesenjangan antara persepsi atau pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan dengan harapan yang diinginkan oleh pengguna layanan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layana secara keseluruhan maka akan dilakukan pengukuran kualitas pelayanan dengan metode Customer Satisfaction Index (CSI), dengan pengukuran ini diharapkan dapat diketahui nilai kualitas pelayanan secara keseluruhan yang dihasilkan sebagai upaya untuk melakukan atau memantau perbaikan pelayanan. Kemudian untuk memetakan atribut-atribut pelayanan yang perlu menjadi prioritas dalam melakukan upaya-upaya perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) sehingga dapat diketahui dengan tepat atribut-atribut pelayanan yang mana sajakah yang perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pejabat pemerintahan.

Dari data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pelayanan administrasi pejabat pemerintahan yang telah dilaksanakan berada pada kreteria baik (mendekati ideal), namun tentunya masih diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan tersebut. Adapun upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: terus melakukan upaya pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIAPP, melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien dan tidak berbelit-belit, melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya dan yang paling penting adalah terus melaksanakan langkah-langkah inovasi dan de-birokratisasi agar pelayanan semakin efektif, efisien dan sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Link survey dapat dilihat pada halaman berikut ini.

Hasil survey dapat dilihat pada halaman berikut ini.

Alur Penyelesaian Salinan dan Petikan Keputusan Presiden pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Setelan Naskah Rancangan Keputusan Presiden ditandatangani oleh Presiden, selanjutnya perlu dilakukan penyiapan salinan dan petikan untuk kemudian didistribusikan kepada instansi pengusul atau pegawai yang bersangkutan. SOP alur penyelesaian Salinan dan Petikan Keputusan Presiden tersebut sebagaimana infografis berikut.

Hasil Survey Kualitas Pelayanan Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2019

Survey ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi pejabat pemerintahan dan indeks tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. Survey dilaksanakan untuk dua periode, yaitu periode bulan Januari s.d. Juni 2019 dan periode bulan Juli 2019 s.d. Desember 2019. Survey ini menggunakan pendekatan servqual yang merupakan suatu instrument untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan. Pengukuran kualitas pelayanan dalam model servqual ini didasarkan pada 5 dimensi pelayanan, yaitu tangible, responsiveness, realibility, assurance, dan emphaty.

Hasil survey periode Januari s.d. Juni 2019 dapat dilihat pada halaman berikut.

Hasil survey periode Juli 2019 s.d. Desember 2019 dapat dilihat pada halaman berikut.

Surat Menteri Sekretaris Negara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama

Surat Menteri Sekretaris Negara nomor B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama memuat ketentuan mengenai pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional ahli utama yang wewenang penetapannya berada pada Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Surat dapat diunduh pada link berikut.

Maklumat Pelayanan

Isi Maklumat Pelayanan dapat diunduh pada link berikut ini.

Keputusan Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2019

Dokumen Keputusan Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan dapat diunduh pada link berikut ini.

Keputusan Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2019

Dokumen Keputusan Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan dapat diunduh pada link berikut ini.

Data Kepegawaian Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Data Kepegawaian Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan dapat diunduh pada link berikut ini.

Laporan Pengaduan Tahun 2019

Berikut adalah laporan pengaduan terkait pelayanan yang telah dilakukan oleh Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan selama tahun 2019 (unduh di sini).

Hasil Survey Kualitas Pelayanan Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2020

Survey ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi pejabat pemerintahan dan indeks tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai 3,54 dan dikonversi menjadi 88,47 sebagaimana hasil berikut ini (unduh di sini).

Laporan Survei Kepuasan Masyrakat (SKM) Semester I Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2021

Survei Kepuasan Masyrakat (SKM) Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2021 ini bertujuan selain untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan, juga sebagai saran dan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang kami berikan. Survei ini dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu Semester I pada Bulan Januari s.d. Bulan Juni dan Semester II pada Bulan Juli s.d. Bulan Desember. Hasil Survei Semester I menunjukkan nilai 3,66 dari total nilai 4 dengan kinerja sangat baik. Laporan SKM semester satu dapat diunduh pada tautan berikut ini: https://bit.ly/LapSKMBiroAPPSem1

Sosialisasi Penyederhanaan Bentuk Keputusan Presiden tentang Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian PNS yang Wewenang Penetapannya Berada Pada Presiden

Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 melaksanakan kegiatan sosialisasi penyederhanaan bentuk Keputusan Presiden yang Wewenang Penetapannya berada pada Presiden dengan mengundang para peserta perwakilan dari instansi pusat dan daerah. Acara dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan (Biro APP), Ibu Yanti Arivianti, S.H., M.Si., dengan nara sumber yang berasal dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu dari Direktorat Kepangkatan dan Pengadaan, Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara, Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, serta nara sumber dari PT Taspen (Persero) dan dari Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan. Sejumlah 300 orang peserta hadir sebagai perwakilan dari masing-masing instansi pusat dan daerah.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembukaan oleh Kepala Biro APP, dan pemaparan materi oleh para nara sumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab interaktif.

Pada kesempatan tersebut, dari Biro APP menanyakan kepada BKN terkait dengan pertimbangan Kepala BKN yang sampai dengan saat ini masih belum bisa diunduh oleh masing-masing instansi pengusul, padahal sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyederhanaan Bentuk Keputusaan Presiden tentang Pemberian Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dengan Hormat Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dan Penyesuaian Pertimbangan Teknis BKN tentang Kenaikan Pangkat dan Pemberhentian Dengan Hormat Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama angka 3 poin b huruf (6), disampaikan bahwa Kepala BKN menyampaikan pertimbangan teknis mengenai kenaikan pangkat dan pemberhentian dengan hormat bagi PNS kepada Presiden dengan tembusan kepada lnstansi terkait.

Diskusi interaktif antara peserta dan nara sumber yang dilakukan selama kegiatan berlangsung menjaring beberapa permasalahan yang terjadi saat ini sehingga bisa menjadi fokus semua pihak untuk segera diselesaikan. Antara lain secara umum terkait regulasi yang berubah, aplikasi yang belum mumpuni dan mendukung, komunikasi yang belum terjalin dengan baik sehingga mengakibatkan perbedaan persepsi.

Pada kesempatan ini para nara sumber dari seluruh instansi menyampaikan bahwa dengan kondisi pandemi yang saat ini terjadi, setiap instansi dituntut untuk menyesuaikan proses bisnis yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat. Hal ini  bukan semata-mata komitmen satu instansi, namun komitmen bersama untuk semakin mempermudah pelayanan, mempercepat proses, dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Ada pun materi pada kegiatan tersebut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Laporan Survei Kepuasan Masyrakat (SKM) Semester II Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik telah diamanatkan bahwa penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan public secara berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara  menyebutkan bahwa Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan mempunyai tugas  melaksanakan pemberian dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya serta kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang wewenang penetapannya berada pada atau memerlukan persetujuan Presiden.  

Dengan demikian, salah satu wujud dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan yaitu melalui survei kepuasan masyarakat. Di mana responden yang dilibatkan dalam survei tersebut merupakan seluruh pengguna layanan maupun seluruh penerima manfaat dari layanan Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan. Pada tahun 2021 Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak dua kali periode, periode pertama dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni dan periode kedua dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember. Hasil Survei Semester II menunjukkan nilai 3,42 dari total nilai 4 dengan kinerja baik.

Laporan SKM semester dua dapat diunduh pada tautan berikut ini: https://bit.ly/LapSKMBiroAPPSem2

Standar Pelayanan Biro APP

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Biro APP, maka Biro APP telah menetapkan Standar Pelayanan terbaru berdasarkan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan sebagai berikut.

Laporan Survei Kepuasan Masyrakat (SKM) Semester I Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2022

Survei Kepuasan Masyrakat (SKM) pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan, juga sebagai media untuk menyampaikan saran dan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang kami berikan. Survei ini dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu Semester I pada Bulan Januari s.d. Bulan Juni dan Semester II pada Bulan Juli s.d. Bulan Desember. Hasil Survei Semester I menunjukkan nilai 3,66 dari total nilai 4 dengan kinerja sangat baik. Laporan SKM semester satu dapat diunduh pada tautan berikut ini