TENTANG KAMI

#

Tugas Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Sesuai dengan pasal 780 Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara, Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya serta kenaikan pangkat dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang wewenang penetapannya berada pada atau memerlukan persetujuan Presiden.

Fungsi Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 780, Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

  • pengadministrasian pengangkatan dan pemberhentian pejabat pemerintahan dan pejabat lainnya yang wewenang penetapannya berada pada atau memerlukan persetujuan Presiden; 
  • pengadministrasian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada pada Presiden; 
  • pengadministrasian pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang wewenang penetapannya berada pada Presiden; dan 
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur.

Peraturan

Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara

Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2017

Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan telah melakukan survei kepuasan pengguna layanan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2017 dengan hasil sebagai berikut (hasil survei kepuasan pengguna layanan tahun 2017).

Hasil Survey Kualitas Pelayanan Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Tahun 2018

Survey ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pelayanan administrasi pejabat pemerintahan dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan. Survey dilaksanakan untuk periode bulan Januari s.d. Desember 2018, yang pengolahan datanya dilaksanakan pada bulan Mei 2019. Penelitian ini menggunakan metode servqual yang merupakan suatu instrument untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan. Pengukuran kualitas pelayanan dalam model servqual ini didasarkan pada 5 dimensi pelayanan, yaitu tangible, responsiveness, realibility, assurance, dan emphaty. Dalam penelitian ini diukur kesenjangan antara persepsi atau pelayanan yang dirasakan oleh pengguna layanan dengan harapan yang diinginkan oleh pengguna layanan. Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layana secara keseluruhan maka akan dilakukan pengukuran kualitas pelayanan dengan metode Customer Satisfaction Index (CSI), dengan pengukuran ini diharapkan dapat diketahui nilai kualitas pelayanan secara keseluruhan yang dihasilkan sebagai upaya untuk melakukan atau memantau perbaikan pelayanan. Kemudian untuk memetakan atribut-atribut pelayanan yang perlu menjadi prioritas dalam melakukan upaya-upaya perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan metode Importance Performance Analysis (IPA) sehingga dapat diketahui dengan tepat atribut-atribut pelayanan yang mana sajakah yang perlu mendapatkan prioritas untuk dilakukan perbaikan guna meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pejabat pemerintahan.

Dari data penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pelayanan administrasi pejabat pemerintahan yang telah dilaksanakan berada pada kreteria baik (mendekati ideal), namun tentunya masih diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan tersebut. Adapun upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah: terus melakukan upaya pengembangan dan penyempurnaan aplikasi SIAPP, melakukan penyempurnaan dan penyederhanaan prosedur kerja agar lebih efektif dan efisien dan tidak berbelit-belit, melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan bidang tugasnya dan yang paling penting adalah terus melaksanakan langkah-langkah inovasi dan de-birokratisasi agar pelayanan semakin efektif, efisien dan sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Link survey dapat dilihat pada halaman berikut ini.

Hasil survey dapat dilihat pada halaman berikut ini.

Alur Penyelesaian Salinan dan Petikan Keputusan Presiden pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan

Setelan Naskah Rancangan Keputusan Presiden ditandatangani oleh Presiden, selanjutnya perlu dilakukan penyiapan salinan dan petikan untuk kemudian didistribusikan kepada instansi pengusul atau pegawai yang bersangkutan. SOP alur penyelesaian Salinan dan Petikan Keputusan Presiden tersebut sebagaimana infografis berikut.